Pansus III bersama Mitra Kerja
Pansus III DPRD Kota Padang menggelar pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2024 bersama mitra kerja yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan.
Rapat dikoordinatori oleh Wakil Ketua DPRD Padang Oesman Ayub didampingi Ketua Pansus III Helmi Moesim, Ay, S.IP dan Manufer Putra Firdaus sebagai Wakil Ketua, Amril Amin, S.AP.,MM sebagai Sekretaris. Kemudian sebagai anggota Pansus III, Ja’far, S.H.I, Mukhlis, SE, M. Tommy Arbi Rumengan, SE., MM, Rafdi, ST, Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd, Wahyu Hidayat, Ir. H. Yendril, Zalmadi, S.Hum, sedangan dari sekretariat masing-masing Rizal Febrinal, S.HUT, MM, Delvita Dewi, Tiara Dhamayanthi, A, Indrayana Lagusfar Yosar, S.Kom.
Oesman Ayub mengatakan, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan selama satu tahun terakhir sehingga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja perangkat daerah untuk ke depannya.
Ia juga mengatakan, dalam rapat ini dilakukan pembahasan terhadap capaian kinerja masing-masing SKPD dan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kota Padang.
Beberapa poin utama yang dibahas di awali dengan :
1) Penyampaian program, kegiatan dan sub kegiatan,
2) Penyampaian pagu anggaran, realisasi fisik dan keuangan,
3) Penyampaian persentase realisasi fisik dan keuangan,
4) Penyampaian permasalahan yang ada sehingga mempengaruhi pencapaian realisasi fisik dan keuangan,
5) Diskusi jika ada persoalan dan harapan untuk perbaikan kedepannya.
Pansus IV Sorot Kesejahteraan Guru Honor
Pansus IV DPRD Kota Padang menyoroti beberapa sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih, salah satunya adalah sektor pendidikan.
“Beberapa program memang telah berjalan dengan baik, namun ada juga yang perlu mendapat perhatian lebih. Evaluasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintahan baru untuk mengoptimalkan kebijakan dalam lima tahun ke depan,” ujar Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, Jumat 14 Maret 2025.
H. Iskandar menyebut kesejahteraan guru honorer menjadi isu utama, mengingat kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi tenaga pengajarnya.
“Jangan sampai ada lagi guru honorer yang menerima gaji Rp250/ tiap bulan. Itupun penerimaan gaji menunggu selama 3 sampai 4 bulan,” tegasnya.
DPRD Kota Padang berkomitmen untuk memperjuangkan kenaikan gaji bagi guru honorer agar mereka lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
