Selain itu juga, jelas Muharlion, yang kedua, potensi pendapatan pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
“BPK RI juga mencatat potensi pendapatan pada PPJ. Ini harus dikejar. Termasuk yang mengelola sendiri melalui penerangan diesel, tetap harus membayar PPJ ke Pemko Padang, seperti Semen Padang,” kata Muharlion.
PT Semen Padang sendiri, jelas Muharlion, potensi PPJ-nya mencapai Rp600 juta.
“Kemaren pihak PT Semen Padang sudah dipanggil untuk membicarakan ini,” ungkapnya.
Sedangkan yang ketiga, urai Muharlion, potensi pendapatan dari penyedia catering di instansi pemerintah.
“BPK RI juga mencatat hal ini dalam laporannya dan ini harus kita kejar,” katanya.
Bahkan Muharlion menegaskan, bagi staf penagihan pajak di Bapenda yang kedapatan bermain-main atau nakal, harus diambil tindakan tegas.
“Seluruhnya kalau bisa ditingkatkan potensi pendapatan yang ada. Staf yang bermain atau nakal, wajib ditindak,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Djambak, menambahkan bahwa penguatan ekonomi lokal harus sejalan dengan optimalisasi penerimaan daerah.
“Kalau bisa, PAD kita di atas satu triliun rupiah. Saya sudah koordinasi soal parkir di kafe dan resto. Kenyamanan wisatawan juga harus kita jaga, ini bagian dari pelayanan publik,” ucapnya.
Rapat dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD lintas fraksi, termasuk Faizal dari PAN, Surya Jufri dari Demokrat, Yosrizal dari PKB, Mastilizal dari Gerindra, serta perwakilan OPD terkait.
(adv)
