Ia menambahkan, inovasi tersebut diperkuat dengan pengembangan Virtual Account Dinamis pada 2025.
“Virtual Account Dinamis kami hadirkan untuk menjawab keterbatasan nominal transaksi pada QRIS, sehingga fleksibilitas pembayaran semakin meningkat,” ujarnya.
Pemko Payakumbuh juga aktif membangun literasi digital melalui edukasi pembayaran pajak berbasis QRIS oleh kolektor PBB-P2 di tingkat kelurahan.
“Kami tidak hanya membangun sistem, tetapi juga memastikan masyarakat memahami cara menggunakannya. Edukasi kami lakukan langsung hingga ke tingkat kelurahan,” kata Rida.
“Selain itu, kami memberikan insentif seperti pembebasan denda dan cashback untuk mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai,” tambahnya.
Digitalisasi retribusi daerah terus diperluas ke berbagai layanan publik. Sejumlah perangkat daerah telah mengimplementasikan pembayaran non-tunai pada berbagai sektor layanan.
“Mulai dari retribusi pasar, persetujuan bangunan gedung, pemanfaatan aset, fasilitas olahraga, hingga layanan kebersihan, semuanya kami arahkan ke sistem pembayaran digital yang terintegrasi,” ujarnya.
Rida juga menyoroti inovasi Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA) sebagai salah satu terobosan utama.
“SIMQRISDA memungkinkan tagihan retribusi muncul secara otomatis sesuai jenis layanan. Sistem ini juga dilengkapi notifikasi digital sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan data lebih akurat,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi Pemko Payakumbuh yang mengandalkan kapasitas internal aparatur.
“Kami mengembangkan sistem ini secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya ASN. Dengan begitu, kami bisa lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi tanpa bergantung pada pihak ketiga,” ujarnya.
