Untuk Pengendalian Inflasi dan Perbaikan Jalan
Fajar Rillah Vesky menyebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, punya masukan buat pemerintah daerah, terhadap efisiensi yang didapatkan dari DAU Bebas dan DAU Diarahkan ini. Misalnya saja, untuk DAU bebas. Karena Fraksi Golkar tahu, sebanyak Rp12,1 miliar dari hasil efisiensi itu digunakan untuk tambahan BTT. Sehingga, total BTT dalam APBD 2025 menjadi Rp14,65 miliar.
Untuk ini, Fraksi Golkar mengingatkan, agar BTT sebesar Rp14,65 miliar tersebut, digunakan untuk pengendalian inflasi dan perlindungan koperasi UMKM.
“Fraksi Partai Golkar mengingatkan, agar BTT sebesar Rp14,65 miliar dalam APBD Limapuluh Kota setelah pergeseran anggaran, tidak hanya digunakan untuk tunda bayar kegiatan Dinas PU tajun 2024, tidak hanya untuk Silfa DAK fisik dan non fisik, tidak hanya untuk Silfa BLUD, tidak hanya untuk RSUD Achmad Darwis, dan tidak hanya untuk Silfa DBH sawit. Tapi perlu dialokasikan untuk pengendalian inflasi dan untuk perlindungan Koperasi UMKM, sesuai amanat Permendagri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025,” kata Fajar Vesky.
Kemudian, untuk hasil efisiensi DAU bebas sebesar Rp8,35 miliar yang direncanakan akan digunakan untum Dinas Pekerjaan Umum, Fajar Vesky mewakili Fraksi Partai Golkar meminta, agar anggaran sebesar Rp8,35 miliar itu dapat dialokasikan untuk rehab/rekon jalan kabupaten dan tambahan anggaran pemeliharan jalan kabupaten. Terutama untuk jalan-jalan kabupaten yang kerusakannya sudah sangat parah dan viral di media massa maupun media sosial.
“Perbaikan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan kabupaten ini penting, karena meminjam istilah Guru Besar Ekonomi Unand, Profesor Syafruddin Karimi, ada tak ada pemerintah, ekonomi masyarakat Luhak Limopuluah tetap berjalan juga. Maka, tugas utama pemerintah daerah adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Seperti membangun dan memperbaiki jalan-jalan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat,” kata Fajar Rillah Vesky.
Target Pelayanan Publik
Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Limapuluh Kota pada Jumat lalu (10/5/2025), Fajar Rillah Vesky menyampaikan harapan, agar hasil pergeseran DAU yang diarahkan atau hasil efisiensi DAU yang diarahkan, mestinya betul-betul digunakan OPD, untuk pencapaian target-target pelayanan publik. Bukan untuk belanja yang tidak memiliki output terukur.
“Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah, agar miliaran rupiah hasil efisiensi DAU yang diarahkan, betul-betul dikembalikan ke tiap-tiap OPD dan difokuskan pada pencapaian target-target pelayanan publik. Dengan mengurangi belanja yang bersifat mendukung atau tidak memiliki output yang terukur,” kata Fajar mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Putra Satria Veri, Ferry Lesman Riswan, dan Doni Ikhlas yang merupakan Ketua DPRD Limapuluh Kota.
Tidak hanya mengingatkan Pemkab Limapuluh Kota soal penggunaan anggaran hasil dari efisiensi DAU bebas dan DAU diarahkan, Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota dalam pandangan umum yang ditulis dan dibacakan Fajar Vesky, juga mengingatkan Pemkab Limapuluh Kota, soal program/kegiatan/sub kegiatan dalam pergeseran APBD Tahun 2025 yang tidak tercantum di RKPD dan KUA PPAS ataupun dalam Perubahan Penjabaran APBD.
