Mjnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta transparan terkait dana bantuan bencana yang diterima dari berbagai kalangan untuk korban bencana di daerah ini.
Hal itu mengemuka pada jumpa pers perkembangan terakhir upaya penanggulangan bencana di Sumatera Barat, bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) setempat, Jumat 7 Juni 2024.
Jumpa pers tersebut dipandu oleh Kepala Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah dengan narasumber Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri didampingi Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldi.
Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V dan segenap stakeholder terkait.
Nyu Nyun, jurnalis Classy FM meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat transparan dalam pengelolaan bantuan bencana bagi korban yang terdampak.
Selain itu, jurnalis wanita Kota Padang ini meminta kemudahan akses informasi terkait bantuan yang diterima, termasuk nama-nama pemberi bantuan dan penerima bantuan.
“Kemudahan akses ini penting, sehingga bantuan yang diterima dan disalurkan betul-betul transparan, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” katanya.
Senada dengan itu, Almudazir, dari Mimbarsumbar juga mendesak Pemprov transparan dalam pengelolaan dana.
“Saya melihat, ada beberapa item bantuan yang belum tercantum pada daftar. Padahal, ketika penyerahan bantuan itu diserahkan secara simbolis, saya hadir,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Zamri Yahya dari Bentengsumbar.com. Menurutnya, transparansi bantuan itu penting, apalagi saat ini adalah tahun politik.
“Jika pengelolaan bantuan tidak transparan, dan menimbulkan kecurigaan, yang diserang orang adalah Kepala Daerah, bukan Sekda, bukan Kepala BPBD, bukan Kadisdik. Karena ini adalah tahun politik,” tegasnya.
Zamri Yahya menegaskan, jangan sampai pejabat yang menangani bencana ini hanya menyampaikan “akan ke akan” saja, rakyat diimbau melakukan ini dan itu, padahal kekuasaan terletak di tangan penguasa dalam mencegah terjadinya bencana.
Menjawab desakan para awak media tersebut, Sekdaprov Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana.
“Kita selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan ini. Bantuan diterima pada dua rekening Baznas dan DPKAD,” katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Sekdaprov Hansastri pada dua rekening penerima di Baznas, untuk rekening Bank Nagari total bantuan yang masuk Rp459.161.305,- dan rekening BSI Rp164.554.601,-, dan bantuan yang diterima tunai Rp8.008.500,-, sehingga total bantuan yang diterima Rp631.724.406,-.
Sementara itu, bantuan yang masuk ke kas daerah melalui DPKAD adalah dari Pemprov Kepri Rp.1 Miliar, Karimun Rp200 juta dan Pemprov Riau Rp500 juta.
“Terkait pemberi bantuan yang belum dicantumkan, sebagaimana informasi bapak/ibu, nanti akan kami telusuri,” pungkasnya.
(*/eds)
