Sementara itu, Ketua Tim Legislasi DPR RI Bob Hasan menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam penyusunan undang-undang.
Ia menyebutkan, salah satu RUU yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 adalah RUU Satu Data Indonesia yang saat ini sedang disiapkan oleh Baleg DPR RI.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan RUU tersebut agar kami mendapatkan informasi yang akurat terkait penerapan Satu Data Indonesia, khususnya implementasinya di pemerintah daerah,” ujar Bob Hasan.
Menurutnya, data memiliki peran sangat vital dalam pembangunan karena menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
“Data adalah fondasi pembangunan dan dasar pengambilan kebijakan. Kita tidak ingin lagi ada bantuan sosial yang salah sasaran atau ketidaksinkronan pembangunan hanya karena perbedaan referensi data,” katanya.
Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard yang menilai persoalan data merupakan hal mendasar bagi masa depan pembangunan nasional. Ia menegaskan, integrasi data diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis bukti.
“Pada akhirnya, kedaulatan pembangunan dimulai dari kedaulatan data,” tutup Febrian.
(adpsb)
