Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. NasDem juga meminta kejelasan mekanisme sanksi penanganan darurat infrastruktur dan percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin.
Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur terletak pada arah kebijakan anggaran dan lemahnya penegakan aturan ODOL. Golkar juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak serta minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.
Fraksi PKS menegaskan jalan sebagai urat nadi ekonomi dan meminta perhatian terhadap keselamatan serta mitigasi bencana. PKS juga menyoroti lemahnya pengawasan Ruang Milik Jalan (Rumija), keterbatasan pemeliharaan jalan, serta perlunya sanksi tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.
Fraksi Gerindra menyoroti data kerusakan jalan yang masih tinggi serta belum tegasnya kewajiban perusahaan pengguna jalan. Gerindra mendorong penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta skema pembiayaan jangka panjang termasuk kontribusi perusahaan.
Sementara itu, Fraksi PPP menekankan aspek keselamatan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta perhatian khusus terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto (WTBOS). PPP juga menyoroti belum terbentuknya badan pengelola kawasan tersebut dan meminta peningkatan akses jalan wisata.
Tanggapan Gubernur Mahyeldi
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Ranperda pendidikan dan Ranperda petani merupakan sektor strategis yang harus disusun selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi di lapangan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan.
Gubernur berharap seluruh Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kebijakan yang memperkuat infrastruktur jalan, meningkatkan kualitas pendidikan dan sektor pertanian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.
(hpr)
