MJNews.id – Walikota Deri Asta melantik dan mengambil langsung sumpah jabatan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kota Sawahlunto yang dilasanakan di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto, Senin 12 Juni 2023.
Dalam arahannya, Walikota Sawahlunto menyampaikan, dalam Pengusulan P3K untuk tenaga Kesehatan tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Sawahlunto mengusulkan Formasi yang paling banyak dari kabupten Kota lainnya di Sumatra barat, itu menandakan pemerintah kota Sawahlunto betul betul serius untuk mengusulkan tenaga honor kontrak ini menjadi ASN PPPK.
“Untuk itu selamat bagi ASN PPPK Sawahlunto yang telah dilantik ini dan diharapkan amanah yang diemban tersebut dapat dilaksanakan penuh tanggung jawab,” pesannya.
Selain itu, lakukan tugas yang telah diamanahkan ini sesuai dengan tupoksi masing masing, berikan pelayanan yang baik untuk masyakrat kota Sawahlunto,” harap Walikota.
Kepala BKPSDM Kota Sawahlunto, Guspriadi menyebutkan, pengangkatan ASN pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja ini adalah untuk mengisi formasi jabatan yang kosong di Instansi pemerintahan maka diadakanlah rekrutmen atau pengadaan ASN dengan Perjanjian kerja.
Untuk 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto sudah mengusulkan Formasi dengan rincian untuk tenaga kesehatan yang diusulkan sebanyak 169 formasi, dan formasi yang terisi 159 formasi, selain itu untuk Tenaga guru formasi yang diusulkan sebanyak 112 formasi dan formasi yang terisi sebanyak 84 formasi, dan teknis formasi yang diusulkan sebanyak 170 formasi sedangkan formasi yang terisi sebanyak 66 Formasi.
“Untuk tenaga guru dan Teknis, saat ini masih dalam proses di BKN, dan untuk tenaga teknis lainnya saat ini, kami juga masih dalam nego dengan BKN karena sangat sedikit sekali formasi yang terisi,” papar Guspriadi.
Guspriadi juga menambahkan bahwa untuk tahun 2023 ini pemerintah kota Sawahlunto juga mengusulkan pengadaan proses PPPK, dimana utuk tenaga kesehatan sebanyak 219 formasi, guru 61 formasi dan teknis lainnya sebanyak 337 formasi.
“Pengusulan ini komitmen dari walikota untuk menyelesaikan status pegawai honor kontrak di Sawahlunto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018,” pungkasnya.
(Uni)
