Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang gelar Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, Kamis (17/4/2025) di Ruang Sidang DPRD.
Mjnews.id – Sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral didampingi Wakil Ketua, Mardiansyah dan Nurafni Fitri ini, dihadiri Wali Kota, Hendri Arnis, Wakil Wali Kota, Allex Saputra, jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam rekomendasi DPRD yang dibacakan anggota DPRD, Hendra Saputra, disampaikan sejumlah catatan strategis dengan fokus pada peningkatan efektivitas program, optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik.
DPRD meminta Wali Kota untuk meningkatkan monitoring atas program APBD agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien. Sorotan utama juga tertuju pada optimalisasi retribusi persampahan yang selama ini tidak maksimal. DPRD menilai perlu ada klasifikasi target dan penyesuaian tarif retribusi sampah guna meningkatkan PAD dan menyeimbangkan beban operasional.
Menanggapi wacana pembatasan belanja pegawai oleh Pemerintah Pusat, DPRD menyarankan pembatasan ASN pindahan untuk mengendalikan beban belanja. Pemerintah juga diminta segera merelokasi pedagang Pasar Kuliner ke Pasar Pusat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menyelesaikan persoalan banjir yang berdampak ke Pasar Sayur Bukit Surungan.
Rekomendasi lainnya mencakup mendatangkan investasi padat karya untuk mengurangi pengangguran, mencari solusi bagi THL yang dirumahkan melalui mekanisme outsourcing, menambah sarana prasarana pelayanan di kelurahan dan kecamatan, legalisasi lahan TPA Sungai Andok dan inovasi pengelolaan sampah, peremajaan armada kebersihan dan pemadam kebakaran.
Dari aspek pengawasan, DPRD menyoroti minimnya jumlah auditor Inspektorat dan meminta penambahan melalui formasi CPNS atau mutasi. Inspektorat juga diminta menindaklanjuti permasalahan aset Satpol PP-Damkar dan mengembangkan audit pendapatan daerah yang selama ini stagnan.
DPRD juga mengusulkan pemisahan OPD BPBD dan Kesbangpol, peningkatan kualitas SDM teknis, pengadaan lahan dan pembangunan kantor OPD yang belum representatif, serta evaluasi penyetaraan jabatan fungsional.
Dalam hal infrastruktur dan pelayanan, DPRD menekankan pentingnya rehabilitasi kolam renang Lubuk Mata Kucing dan objek wisata lainnya. Penertiban pedagang kaki lima tanpa mengabaikan hak mereka, koordinasi lintas OPD terkait pasar, wisata, dan parkir serta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam program strategis.
Sorotan lain termasuk evaluasi keberlanjutan Balai Benih Ikan dan UPTD Kulit, intensifikasi lobi ke pusat untuk dana bantuan, serta pengembangan komoditas unggulan seperti peternakan dan perikanan.
