Sementara itu, Kepala Bappeda, Argus Saadah menyampaikan, program penanganan kemiskinan ekstrem akan dievaluasi secara berkala, yakni setiap enam bulan. Selain itu, akan dilaksanakan rapat evaluasi khusus setiap tiga bulan untuk meninjau perkembangan dan progres penanganan.
“Evaluasi sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem. Bagi yang belum, diminta komitmennya untuk bisa dan mau mandiri. Setelah keluar, mereka tetap akan dipantau agar tidak jatuh kembali,” jelas Argus.
Di hari yang sama, rapat juga membahas perkembangan penanganan stunting di Padang Panjang. Berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM, by name by address dari 3.446 balita yang diukur, terdapat 328 balita yang mengalami stunting atau sekitar 9,52 persen pada Mei 2025.
Angka ini mengalami kenaikan 0,12 persen dibandingkan April lalu yang mencatat 9,40 persen atau 326 balita dari total 3.467 yang diukur.
Menanggapi hal ini, Wako Hendri meminta agar data stunting yang tersedia dibedah lebih rinci berdasarkan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan seluruh unsur, mulai dari kelurahan, RT, hingga kader kesehatan.
“Stunting ini harus kita tangani sama seriusnya. Bedah datanya satu per satu, dan pastikan semua unsur bergerak,” ucapnya.
(arb)
