pemkab muba
Berita

DPRD Kabupaten Blitar Bahas LKPJ Bupati Tahun 2024 dalam Rapat Pansus

376
×

DPRD Kabupaten Blitar Bahas LKPJ Bupati Tahun 2024 dalam Rapat Pansus

Sebarkan artikel ini
5

Mjnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar pada Rabu (12/02/2025) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Ketua Pansus, Sugeng Suroso, S.Kom, memimpin jalannya rapat didampingi oleh Wakil Ketua Lutfi Aziz dan Sekretaris Mujib. Selain itu, anggota Pansus LKPJ serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut serta dalam pembahasan ini. OPD yang hadir antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

ADVERTISEMENT

Pembahasan Strategis dalam Rapat Pansus

Dalam rapat ini, sejumlah isu strategis menjadi fokus utama, termasuk pencapaian pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan lingkungan hidup. Para anggota Pansus aktif memberikan pandangan, kritik, serta saran konstruktif terkait berbagai aspek dalam LKPJ Bupati Blitar Tahun 2024.

Melalui rapat ini, DPRD Kabupaten Blitar berkomitmen untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah telah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Ketua Pansus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas program pembangunan ke depan.

Dengan adanya sinergi antara DPRD dan OPD, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih baik. Rapat ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT