Mjnews.id — Kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin alias Mas Ibin kembali menimbulkan gelombang penolakan. Kali ini, sasaran efisiensi justru menyentuh sektor paling vital: jasa pelayanan medis di RSUD Mardi Waluyo.
Langkah ini disebut sebagai upaya “rasionalisasi,” namun di mata publik dan kalangan tenaga kesehatan, keputusan itu justru tampak sebagai bentuk ketidakpekaan dan kegagalan memahami prioritas publik.
Dengan alasan defisit dan sisa APBD hanya sekitar Rp800 miliar, Mas Ibin menyatakan siap memangkas anggaran di berbagai sektor, termasuk insentif bagi dokter dan perawat.
“Kondisi sekarang siapapun walikotanya akan kesulitan mengelola anggaran,” ujarnya, seolah hendak mengaburkan fakta bahwa manajemen keuangan yang buruk adalah tanggung jawab pemerintah sendiri, bukan alasan untuk memangkas hak tenaga medis.
Kritik tajam langsung datang dari kalangan internal rumah sakit. Para dokter menilai keputusan itu tidak rasional dan berisiko besar terhadap stabilitas pelayanan kesehatan.
Seorang dokter yang meminta identitasnya disembunyikan menegaskan,
“Sepuluh tahun lalu, pemangkasan jasa medis pernah memicu gejolak di RSUD ini. Tenaga medis kehilangan motivasi, dan pelayanan publik terpuruk. Kami tidak ingin sejarah itu berulang.”
Ironisnya, kebijakan ini muncul di tengah banyaknya sorotan terhadap gaya kepemimpinan Mas Ibin yang dinilai reaktif dan tanpa kajian mendalam. Ia berkali-kali mengambil langkah sepihak dengan dalih efisiensi, mulai dari rencana pemangkasan pegawai TPL hingga pengurangan belanja publik yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.
Kali ini, sektor kesehatan menjadi korban berikutnya. Padahal, RSUD Mardi Waluyo adalah garda terakhir pelayanan medis masyarakat Blitar, tempat ribuan warga menggantungkan harapan ketika sakit.
“Kalau pemerintah berani memangkas jasa medis, apa jaminan tenaga kesehatan tetap bekerja dengan dedikasi penuh? Ini bukan sekadar angka dalam APBD, tapi soal nyawa manusia,” ujar seorang perawat senior yang geram dengan rencana tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai, langkah Mas Ibin menunjukkan defisit visi kepemimpinan. Alih-alih melakukan efisiensi dari pos yang boros dan tidak produktif—seperti belanja seremonial, perjalanan dinas, dan kegiatan non-urgensi—ia justru memilih jalan pintas yang paling mudah: memotong hak tenaga medis.
Publik kini bertanya: apakah kebijakan ini murni efisiensi, atau hanya cara cepat menambal defisit akibat salah kelola anggaran?
Karena jika benar efisiensi, mengapa bukan anggaran protokoler pejabat atau kegiatan non-prioritas yang dipangkas terlebih dahulu?
Kemarahan tenaga medis yang mulai menyebar menjadi sinyal peringatan keras bagi Pemerintah Kota Blitar. Jika Mas Ibin tetap bersikeras, bukan tidak mungkin RSUD Mardi Waluyo kembali dilanda krisis moral seperti satu dekade silam—dan rakyatlah yang akan menanggung akibatnya.
“Jangan ulangi gejolak lama. Kalau tenaga kesehatan sampai kehilangan kepercayaan, maka pelayanan publik akan runtuh. Dan itu bukan lagi soal efisiensi, tapi soal kepemimpinan,” tegas salah satu dokter muda yang aktif di forum internal RSUD.
Di tengah retorika efisiensi yang terus diulang, publik menunggu langkah nyata: apakah Wali Kota berani memotong kemewahan di lingkar kekuasaan, atau hanya berani memangkas jerih payah mereka yang berjaga di garis depan? (*)
