Mjnews.id – Capaian realisasi rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menilai progres rehabilitasi lahan di Sumbar lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak lainnya di Sumatera.
“Dari target rehabilitasi lahan pertanian seluas 3.902 hektare rusak ringan dan sedang akibat bencana di Sumatera Barat, hingga saat ini sekitar 98 persen sudah berkontrak dan 50,8 persen di antaranya telah selesai direhabilitasi. Capaian ini lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatera,” ujar Tomsi Tohir.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang digelar secara virtual, Kamis (30/4/2026). Rapat diikuti jajaran Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski mencatat capaian positif, Tomsi mengingatkan masih terdapat dua daerah di Sumbar yang progresnya belum berjalan, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman.
Menyikapi hal itu, ia meminta komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyelesaian rehabilitasi lahan. Ia menegaskan, Satgas menargetkan seluruh proses rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli mendatang, mengingat pada Agustus diperkirakan sudah memasuki musim kemarau.
Permintaan tersebut direspons positif oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman yang menyatakan kesanggupan menyelesaikan rehabilitasi lebih cepat, yakni pada akhir Mei 2026.
Realisasi rehabilitasi lahan Sumbar tertinggi
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian, Ali Jamil dalam paparannya menyampaikan total kerusakan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan rehabilitasi seluas 42.000 hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
Dari target tersebut, sekitar 39.000 hektare lahan telah berkontrak, sementara 3.000 hektare lainnya masih dalam proses. Adapun dari lahan yang telah berkontrak, sekitar 12.000 hektare telah selesai direhabilitasi, namun baru sekitar 1.700 hektare yang telah diolah kembali.
Dalam konteks capaian tersebut, Provinsi Sumbar mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Dari target 3.902 hektare, realisasi kontrak telah mencapai 98 persen dan penyelesaian fisik sebesar 50,8 persen. Angka ini jauh di atas capaian Aceh yang baru mencapai 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, serta rata-rata nasional sekitar 6 persen.
Dalam rapat tersebut, kehadiran Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, diwakili oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika. Ia menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian rehabilitasi lahan akan terus didorong melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, unsur pengawasan seperti inspektorat, serta dukungan dari TNI dan Polri akan terus dioptimalkan guna memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan akuntabel.
“Alhamdulillah, kita bersyukur apa yang kita kerjakan mendapat apresiasi dari Kemendagri dan Kementan. Memang masih ada dua daerah yang belum berprogres, dan ini akan kita kawal bersama. Hasil rapat ini segera kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Andri Yulika usai mengikuti rapat.
(adpsb)
