BeritaSumatera Barat

Dialog Bersama Aktivis, Gubernur Sumbar: Pengawasan Distribusi BBM Bisa Menekan Aktivitas Tambang Ilegal

13
×

Dialog Bersama Aktivis, Gubernur Sumbar: Pengawasan Distribusi BBM Bisa Menekan Aktivitas Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sumbar, Mahyeldi berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang
Gubernur Sumbar, Mahyeldi berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang. (f/pemprov)

Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah sesaat atau sekadar penertiban di lapangan.

“Setiap persoalan harus diselesaikan hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif,” tegas Mahyeldi saat berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026).

ADVERTISEMENT

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan para aktivis untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam forum itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, mulai dari distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.

Menanggapi persoalan PETI, Mahyeldi menekankan pentingnya melihat persoalan secara utuh. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di lokasi, tetapi harus menyasar faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.

Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.

“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT