Mjnews.id – Proses reorganisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Blitar menjadi perhatian berbagai kalangan. Hingga saat ini, proses pengisian direksi definitif di PDAM Tirta Patria dan BPR Bank Kota Blitar dinilai belum memberikan kepastian, padahal kedua perusahaan daerah tersebut memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai perusahaan milik Pemerintah Kota Blitar, PDAM Tirta Patria memiliki tanggung jawab menyediakan layanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat. Sementara itu, BPR Bank Kota Blitar berperan sebagai lembaga keuangan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kondisi kekosongan atau belum definitifnya kepemimpinan dinilai berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis. Padahal, kedua BUMD saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, transformasi digital, penguatan tata kelola perusahaan, hingga peningkatan daya saing.
Wakil Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Blitar, Faisal Nur Rachman, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Blitar perlu segera memberikan kepastian terhadap proses pemilihan direksi agar roda organisasi dapat berjalan lebih optimal, pada Selasa, 7 Juli 2026.
“BUMD adalah aset daerah yang harus dikelola secara profesional. Jangan sampai proses reorganisasi berlangsung terlalu lama karena dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dan pencapaian target perusahaan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian dan kepemimpinan yang kuat,” ujarnya.
Menurut Faisal, pemilihan direksi hendaknya mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit. Sosok yang terpilih harus memiliki kompetensi, pengalaman, integritas, serta kemampuan membawa perusahaan menghadapi tantangan di masa depan.
“Jabatan direksi bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan penentu arah perusahaan. Kami berharap proses seleksi benar-benar menghasilkan figur terbaik yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Blitar,” katanya.
Ia juga menilai bahwa momentum reorganisasi seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan hanya pergantian pimpinan. Reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan digitalisasi layanan, serta peningkatan budaya kerja menjadi bagian penting yang harus berjalan bersamaan.
Bagi PDAM Tirta Patria, pembenahan diharapkan mampu meningkatkan kontinuitas distribusi air bersih, mempercepat penanganan keluhan pelanggan, menekan tingkat kehilangan air, serta memperluas cakupan layanan. Sementara bagi BPR Bank Kota Blitar, direksi baru diharapkan mampu memperkuat kesehatan bank, meningkatkan kualitas layanan, memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, dan mendorong inovasi layanan berbasis digital.
Faisal juga mendorong agar proses seleksi direksi dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan setiap tahapan yang sedang berlangsung.
“Keterbukaan merupakan bagian dari tata kelola yang baik. Publik berhak mengetahui bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan yang dapat mengurangi profesionalisme. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap BUMD akan semakin meningkat,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Blitar segera menuntaskan proses reorganisasi sehingga kedua BUMD dapat fokus menjalankan fungsi pelayanan publik dan meningkatkan kinerja perusahaan.
“Harapan kami sederhana, yaitu lahirnya direksi yang mampu bekerja dengan visi yang jelas, berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. BUMD harus menjadi kebanggaan Kota Blitar, memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” pungkas Faisal. (*)
