Mjnews.id – Proyek pembangunan Jalan Jalur 2 yang menjadi akses utama menuju Pelabuhan Tanjung Geliga, Kecamatan Senggarang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Dengan total anggaran mencapai Rp28.528.000.000, pelaksanaannya justru memunculkan banyak pertanyaan terkait kualitas, kesesuaian spesifikasi, hingga pengawasan yang dianggap terlambat.
Warga dan lembaga pengawas secara tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Nama Proyek: Pembangunan Jalan Jalur 2 Akses ke Pelabuhan Tanjung Geliga (Tahap II)
Ruas Jalan: Simpang Kampung Bebek – Jalan Senggarang Besar – Jalan Datuk Pakau – Pelabuhan Tanjung Geliga
Panjang: ± 1,89 Kilometer
Sumber Dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026
Pengelola: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjungpinang (BP Tanjungpinang)
Nilai Anggaran & Pelaksana:
Paket I: Rp14.281.000.000 — Dilaksanakan oleh CV Cahaya Pratama
Paket II: Rp14.246.000.000 — Dilaksanakan oleh CV Karya Dwi Matra
TOTAL: Rp28.528.000.000
Waktu Pelaksanaan: 180 Hari Kalender, dimulai sejak 2 Maret 2026
Pertanyaan dan keraguan publik
Kekhawatiran muncul dari pengamatan langsung warga serta pengamat pembangunan. Yang paling disorot:
Ketebalan lapisan aspal dan konstruksi diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang.
Jenis bahan/material yang dipakai diragukan mutunya, dikhawatirkan tidak tahan lama dan cepat rusak.
Nilai anggaran sangat besar, namun hasil fisik terlihat jauh dari layak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Lembaga Gerakan Berantas Korupsi (GEBRAK) Provinsi Kepulauan Riau, Sholihin turut menguatkan dugaan ini, dan menegaskan jika spesifikasi tidak dipenuhi, maka ada potensi kerugian keuangan negara yang harus segera ditelusuri.
Pengawasan dipertanyakan
Dari informasi yang didapat, pemeriksaan internal oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) baru dilakukan pada 7 September 2026. Sementara itu, jadwal pemeriksaan resmi BPK baru direncanakan masuk pada Januari–Februari 2027.
Warga menilai hal ini sangat ganjil: proyek bernilai hampir Rp29 miliar berjalan sejak Maret, namun pemeriksaan eksternal baru dijadwalkan setelah pekerjaan selesai atau bahkan sudah lama berjalan — seolah pengawasan berjalan lambat dan tidak berjalan beriringan.
Pihak BP Tanjungpinang menyatakan proyek tetap berjalan sesuai tahapan, dan baru bisa diaudit BPK setelah pekerjaan selesai sepenuhnya. Alasan ini justru makin memperkuat keraguan masyarakat: apakah pengawasan hanya berjalan setelah uang sudah habis dan jalan sudah terpasang?
Tuntutan masyarakat dan lembaga pengawas
BPK RI segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari proses pelelangan, kesesuaian spesifikasi teknis, pengawasan di lapangan, sampai kesesuaian nilai uang dengan hasil fisik yang terpasang. Jangan menunggu sampai jadwal yang ditetapkan.
Seluruh dokumen proyek dibuka secara transparan dan dapat diakses publik, agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas apa yang dibangun dengan uang negara.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pelanggaran, atau kerugian negara, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus ditindaklanjuti secara hukum dan pertanggungjawaban keuangan tanpa pandang bulu.
Uang rakyat hampir Rp29 miliar, tidak boleh sekadar dibangun lalu setahun dua tahun sudah rusak parah.
“Setiap rupiah yang keluar harus terlihat wujudnya dengan jelas, kokoh, dan awet. BPK harus memastikan tidak ada yang hilang atau terbuang sia-sia,” tegas perwakilan warga setempat.
(*/isb)
