Mjnews.id – Pemerintah Kota Bukittinggi gelar isbat nikah terpadu, berlangsung di rumah dinas walikota, Kamis 19 November 2026.
Kepala Dinas Sosial, Roza Wahyuni menjelaskan, kegiatan isbat nikah terpadu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan bagi pasangan yang sudah menikah secara agama Islam tetapi belum tercatat negara. Pasangan yang perkaranya dikabulkan langsung menerima penetapan pengadilan, buku nikah, Kartu Keluarga baru, dan akta kelahiran anak dalam satu hari.
Isbat nikah terpadi juga Berawal dari inisiatif Ketua TP PKK pada bulan Juni untuk menjangkau masyarakat rentan desil 1–5.
”Sebanyak 56 pasang pendaftar awal di 24 kelurahan, 11 pasang gugur karena tidak memenuhi kriteria desil dan 2 pasang ditunda setelah pendalaman Pengadilan Agama. Total peserta yang mengikuti isbat nikah adalah 49 pasang, 43 pasangan dibiayai Baznas dan 6 pasangan mandiri,” jelasnya.
Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Endriani Ramlan, menyampaikan, Rencana isbat nikah sempat diajukan ke Kemensos, namun prosesnya dinilai rumit dan memakan waktu. Akhirnya, kegiatan dapat terealisasi pada tahun 2026 melalui dukungan penuh Baznas Kota Bukittinggi serta sinergi dengan Pengadilan Agama, Kemenag, Dukcapil, dan peran aktif PSM.
”Sebelumnya Bukittinggi pernah menggelar tiga kali isbat nikah pada tahun 2019 serta program Sekolah Keluarga yang telah meluluskan delapan angkatan. Ke depan, di harapkan adanya agenda parenting pranikah bagi calon pengantin dan edukasi berkelanjutan agar kasus serupa bisa diminimalisir hingga zero case,” jelas Yessi Endriani.
Ketua Pengadilan Agama, Salman, mengapresiasi inisiatif Ketua TP PKK dan Pemko Bukittinggi untuk menekan kasus pernikahan tidak tercatat hingga zero case, mengingat data Dukcapil mencatat masih adanya warga Bukittinggi yang pernikahannya belum tercatat.
”Pelaksanaan isbat nikah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya menyidangkan perkara dengan peluang besar dikabulkan, metode tahun ini lebih komprehensif. Pasangan yang permohonannya ditolak tetap memperoleh kejelasan langkah hukum agar segera melakukan nikah ulang guna menghindari risiko fikih jika ditunda,” jelas Salman.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan, Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi mengakibatkan hak-hak keluarga dan anak tidak terlindungi secara hukum, serta berpotensi memicu masalah sosial bagi anak di lingkungan pergaulan maupun sekolah. pernikahan tidak cukup hanya sah secara agama dan dirayakan secara meriah, tetapi wajib tercatat secara hukum negara.
”Melalui isbat nikah diharapkan seluruh pasangan permohonan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun, bagi pasangan yang permohonannya ditolak agar tidak khawatir karena akan tetap difasilitasi melalui tahapan penyelesaian hukum selanjutnya,” Jelas Rismal Hadi.
(Aii)









