AdvKota PadangParlemen

RAPBD 2026 Selesai Dievaluasi, Ketua DPRD Muharlion: Awal Tahun Kota Padang Tancap Gas

156
×

RAPBD 2026 Selesai Dievaluasi, Ketua DPRD Muharlion: Awal Tahun Kota Padang Tancap Gas

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion sebut RAPBD 2026 selesai dievaluasi Pemprov
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. (f/ist)

Mjnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menuntaskan evaluasi terhadap rancangan APBD Kota Padang. Dengan demikian, anggaran 2016 tetap Rp2,7 triliun lebih.

Sesuai dengan aturan, RAPBD yang sudah disahkan jadi Perda, selanjutnya diajukan ke pemerintah provinsi untuk disetujui dan diselaraskan dengan berbagai program yang ada di provinsi.

ADVERTISEMENT

Ketua DPRD Muharlion menyampaikan, rancangan APBD 2026 telah menuntaskan salah satu tahapan penting, berupa pembahasan dan penyesuaian atas evaluasi Gubernur Sumatera Barat.

“Awal tahun kita langsung tancap gas. Sebab, masyarakat memerlukan kehadiran pemerintah dengan berbagai program,” kata dia.

Pada, Sabtu (20/12/2025) di gedung dewan komplek perkantoran Aie Pacah, seluruh catatan evaluasi tersebut telah dibahas bersama dan disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muharlion menjelaskan, DPRD Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi gubernur, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Penyesuaian Postur RAPBD 2026

Menurutnya, seluruh SPM yang menjadi catatan telah dipenuhi dan ditambahkan dalam postur RAPBD 2026.

Salah satu fokus penting dalam evaluasi tersebut, kata Muharlion, adalah penguatan sistem peringatan dini bencana, khususnya banjir. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menambah pengadaan alat early warning system (EWS), termasuk untuk kawasan rawan seperti Gunung Nago, sementara untuk Batu Busuk disebut sudah tersedia meski sebelumnya sempat mengalami kerusakan dan masih dalam tanggung jawab pemeliharaan.

Muharlion mengungkapkan adanya catatan gubernur terkait pergeseran belanja bantuan sosial, seperti lembar kerja siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis.

DPRD mendorong agar belanja tersebut dipindahkan ke belanja barang dan jasa maupun belanja modal agar lebih tepat sasaran dan sesuai regulasi.

“Total anggaran untuk program LKS dan seragam gratis mencapai Rp19,2 miliar. Itu kita letakkan pada belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan, sesuai dengan catatan evaluasi gubernur,” ujar Muharlion.

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT