Mjnews.id – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui pengesahan APBD 2027 disahkan jadi peraturan daerah. Nilainya mencapai Rp2,7 triliun. Perda itu selanjutnya diharmonisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pengesahan APBD 2027 tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di gedung dewan, komplek perkantoran Aie Pacah Padang, Jumat (20/11/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri dan Sekwan Desmon Danus.
Rapat dihadiri Wali Kota Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur forkopimda, anggota dewan, serta jajaran asisten, staf ahli, inspektur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan pimpinan instansi terkait.
Fraksi-fraksi berikan catatan kritis dan solutif atas kondisi keuangan saat ini. Fraksi Golkar menyebut anggaran daerah tidak boleh sekadar habis untuk membiayai rutinitas pemerintahan, tetapi harus benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar disampaikan Helmi Moesim, S.IP. Dia menyampaikan pandangan dengan sejumlah catatan penting. Baginya, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan, melainkan gambaran keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan semestinya memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Salah satu perhatian utama Fraksi Partai Golkar adalah kemampuan keuangan daerah yang dinilai masih membutuhkan penguatan. Dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp1,1 triliun atau 40,7 persen.
Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,6 triliun atau 59,3 persen. Helmi menilai, sebagai ibu kota Sumatera Barat sekaligus pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan, Padang seharusnya mampu meningkatkan kontribusi PAD hingga melampaui 50 persen.
Bagi Fraksi Partai Golkar, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer bukan persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, ketika kebijakan efisiensi transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Helmi juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada pajak dan retribusi yang berisiko menambah beban masyarakat kecil.
“Optimalisasi aset daerah dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi jalan untuk membuka sumber pendapatan baru,” katanya.












