Buktikan Kebenaran Pengaduan Masyarakat
Filep Wamafma menekankan, dengan adanya pansus, DPD hendak membuktikan kebenaran soal pengaduan masyarakat tentang dugaan kecurangan maupun pelanggaran pemilu.
Menurutnya, pengaduan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting untuk turut menjamin akuntabilitas pelaksanaan pemilu.
“Kita ingin membuktikan kebenaran soal pengaduan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga, apakah benar telah terjadi pelanggaran pada pemilu atau sebaliknya. Untuk membuktikan ini kita harus melakukan penelitian secara mendalam, kita akan memanggil semua pihak yang menurut DPD terlibat secara langsung terkait akar persoalan yang diadukan publik, tentu akar persoalan ini untuk saat ini belum bisa disampaikan secara terbuka dan transparan,” kata Pace Jas Merah ini.
Politikus sekaligus akademisi itu menambahkan bahwa Pansus tersebut akan bekerja selama 3 bulan ke depan dan dapat diperpanjang 3 bulan selanjutnya.
Menurutnya, pansus akan bekerja membedah dan mengkaji aduan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan dapat memanggil Bawaslu serta unsur-unsur lain yang menurut pengaduan patut dimintai keterangan.
Seperti diketahui, DPD RI menyetujui pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 5 Maret 2024.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti yang memimpin sidang menyampaikan, Pansus Kecurangan Pemilu itu akan dijalankan oleh Komite I sesuai bidang tugas dan fungsinya.
“Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya ketika memimpin sidang.
“Setuju,” timpal peserta yang hadir.
