“Sudahilah saling lempar kewenangan, instrumen penindakan dan penertiban itu juga ada pada Pemprov dan Pemkab. Dan Gubernur harus ikut bertanggung jawab karena Gubernur selain dari kepala daerah juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat,” sebutnya.
“Kita berharap dan mengimbau kepada Kapolda Sumbar dan Kapolres Solok untuk menghentikan tambang ilegal ini. Selain itu APH dan dinas terkait harus proaktif untuk melakukan pencegahan dan penindakan,” ungkap Mevrizal.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni juga meminta kepada Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono untuk menutup semua ilegal mining alias tambang ilegal di Ranah Minang.
Permintaan itu disampaikan Sahroni saat menggelar rapat bersama dengan Polda Sumatera Barat buntut dari peristiwa penembakan Polisi di Polres Solok Selatan.
Ahmad Sahroni menyampaikan hal tersebut atas perintah Presiden agar Kapolda Sumbar untuk menutup segera semua tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat secepatnya. Dikutip dari Kabar Siang, https://www.tvOnenews.com – Tutup Semua Tambang Ilegal! Ahmad Sahroni: Itu Perintah Presiden.
“Ini perintah Presiden, untuk menutup semua ilegal maning yang ada di Sumatera Barat, siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karna ini adalah perintah dari Presiden langsung,” tegas Ahmad Sahroni.
(Tim)
