Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab/Pemko bisa berkolaborasi dengan membuat BUMD bersama di beberapa sektor yang terkait dengan potensi unggulan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Langkat, dengan migas atau di Mandailing natal, dengan tambang emas.
“Kita buat BUMD nya (bersama) kita kelola, otomatis dapat profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, bisa bagi dividen, PAD pun naik”, kata Bobby, mengajak para Bupati dan Walikota yang hadir.
Pada pembukaan Musrenbang tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 – 2029. Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 persen menjadi 7,6 persen, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21 persen menjadi 5,30 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,20 sampai dengan 4,74 persen.
Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 3,82 – 2,82 persen, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 persen menjadi 18,52 persen.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut bersama Badan Pusat Statistik tentang sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral Sumut, penandatanganan MoU oleh Pemprov Sumut dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei 2025-2026, dan Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan Kemenkumham tentang penanganan permasalahan hukum berdasarkan keadilan restoratif di Sumut.
(ISN)
