BeritaInternasionalParlemen

Komite III DPD RI Studi Referensi Sistem Jaminan Sosial ke Finlandia

414
×

Komite III DPD RI Studi Referensi Sistem Jaminan Sosial ke Finlandia

Sebarkan artikel ini
Komite III DPD RI Studi Referensi Sistem Jaminan Sosial ke Finlandia
Komite III DPD RI Studi Referensi Sistem Jaminan Sosial ke Finlandia. (f/dpd)

Finlandia menjalankan sistem berbasis akses universal, pajak progresif, dan layanan publik berkualitas tinggi yang dikelola oleh 21 Wellbeing Counties. Seluruh warga, tanpa diskriminasi, mendapatkan hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan keluarga, dan berbagai bentuk bantuan sosial. Inovasi unggulan seperti Family Centres menyediakan dukungan terpadu bagi keluarga muda, termasuk pelayanan kesehatan, sosial, dan aktivitas komunitas.

Selain itu, pembiayaan sistem berasal dari pajak progresif yang dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Sistem ini mampu menjamin keadilan sosial lintas wilayah—baik di ibu kota Helsinki maupun di daerah-daerah terpencil di Finlandia Utara.

ADVERTISEMENT

Tantangan dan Pembelajaran bagi Indonesia

Meskipun sistem Finlandia dinilai sukses, tantangan tetap ada, seperti tunawisma, keterbatasan akses digital bagi lansia dan imigran, serta inflasi biaya hidup. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa implementasi dan keberpihakan terhadap kelompok rentan tetap harus menjadi prioritas.

Bagi Indonesia yang tengah melakukan reformasi UU SJSN, studi ini menegaskan pentingnya:
• Desentralisasi layanan sosial berbasis data
• Penguatan lembaga riset independen seperti THL
• Kolaborasi aktif antara pusat, daerah, dan masyarakat sipil

“Kami ingin menggali praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil membangun sistem jaminan sosial yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Finlandia adalah contoh nyata negara yang mampu menerapkan prinsip universalitas, solidaritas sosial, dan keadilan antar generasi dalam perlindungan sosial,” ujar Prof. Dailami.

Delegasi DPD RI menilai bahwa keberhasilan Finlandia membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan merupakan cerminan good governance yang bisa diadaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

“Kami optimis Indonesia mampu merancang sistem jaminan sosial yang lebih adil, tangguh, dan berpihak pada rakyat kecil, dengan belajar dari keberhasilan dan tantangan negara lain seperti Finlandia,” pungkas Senator Dailami Firdaus.

(*/dpd)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT