Mjnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data yang dikantonginya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 4,98 persen pada triwulan I tahun 2025 secara year on year, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,87 persen.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri pada acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah se-Jawa Barat di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (15/7/2025).
Mendagri menjelaskan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Pasalnya, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Jawa Barat juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).
“Itu usia produktif di Jawa Barat 69,75 persen yang dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, realisasi APBD berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan, belanja pemerintah salah satunya bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran tersebut penting untuk memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan dalam menghidupkan sektor swasta yang berdampak positif terhadap ekonomi.
“Konsumsi rumah tangga itu di atas 50 persen berkontribusi terhadap angka pertumbuhan ekonomi. [Faktor lainnya] investasi, kemudian juga industri, dan lain-lain,” ujarnya.
Karena itu, Mendagri mengingatkan Pemda di Jawa Barat yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan. Ia mengimbau kepala daerah untuk secara rutin mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengetahui secara detail realisasi belanja masing-masing.
“Suruh mereka bacain sekdanya [atau] Bappeda mungkin bacain berapa belanja tiap-tiap OPD, mana yang lemot mana yang kencang ketahuan nanti untuk ngejar belanja,” jelasnya.
