Untuk memenuhi belanja pemerintah melakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah hal ini dibuktikan dengan capaian peringkat keempat nasional untuk realisasi PAD triwulan pertama tahun 2025. Dari sisi postur rancangan masih terdapat defisit sebesar 13 miliar lebih.
“Dengan demikian diperlukan penyesuaian kembali terhadap pendapatan dan belanja sehingga tercapai APBD perubahan 2025 yang berimbang artinya tidak terdapat lagi defisit. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memprioritaskan belanja dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus outcome based budgeting,” jelas Wako.
Selanjutnya, menjawab pandangan umum dari fraksi PPP-PAN terkait retribusi Pasar Atas belum tercapai secara maksimal karena tingkat kunjungan ke Pasar Atas yang belum signifikan. Saran dari fraksi dalam upaya meningkatkan kunjungan ke Pasar Atas menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Selain Pasar Atas masih ada Pasar Banto yang dikelola secara Bangun Guna Serah (BGS) yang pada Maret 2026 akan berakhir masa kontraknya dan akan diserahkan kepada pemerintah. Dalam Rancangan KUA-PPAS tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen fiskal antara lain belanja untuk pengamanan secara administrasi, hukum dan fisik.
Jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi Karya Kebangsaan, Ramlan Nurmatias menyampaikan, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian publik antara lain, Pengelolaan pasar, Penyediaan air bersih, Tata kelola parkir, Digitalisasi pelayanan publik, Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, Penguatan ekonomi lokal dan UMKM, dan Penanganan ketimpangan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.
“Hal tersebut menjadi perhatian dari pemerintah dan dalam penyelesaiannya pemerintah akan selalu bersinergi dengan DPRD sebagai mitra dalam Pemerintahan Daerah. Secara konsisten dan berkelanjutan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan isu publik dengan selalu berpihak pada kepentingan publik,” jelasnya.
(Aii)
