BeritaInfrastrukturSumatera Barat

Terdampak Bencana Hidrometeorologi, 656 Irigasi di Sumbar Butuh Biaya Perbaikan Rp 1,3 Triliun

171
×

Terdampak Bencana Hidrometeorologi, 656 Irigasi di Sumbar Butuh Biaya Perbaikan Rp 1,3 Triliun

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, Rifda Suryani
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, Rifda Suryani. (f/obral)

Mjnews.id – Bencana hidrometerologi di Sumatera yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025, mengakibatkan 656 irigasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sejumlah irigasi ini mengalami kerusakan dan tertutup material banjir dan tanah longsor.

“Dalam rangka pascabencana, semua irigasi yang terdampak sudah pulih kembali, air sudah masuk kembali ke sawah setelah pembersihan material yang menutupi jaringan aliran air,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, Rifda Suryani, ST, Sp ketika dikonfirmasi pada Selasa 30 Desember 2025.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, dari sejumlah irigasi yang ada, diantaranya sebanyak 24 irigasi yang merupakan kewenangan Provinsi, dan di luar itu irigasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota.

“Semua irigasi yang terdampak itu, telah dilakukan pendataan, dan sekarang kita usulkan. Soal, irigasi itu ada peluang kita melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pengusulan melalui Aplikasi Digital SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi) untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan optimalisasi, jaringan irigasi, guna mendukung swasembada pangan, dengan melibatkan berbagai kementerian, dan pemerintah daerah dalam pengajuan, verifikasi, hingga pelaksanaan di lapangan, mencakup saluran primer hingga tersier”, ungkap Rifda.

Lanjut Rifda, terkait ini telah kita siapkan perencanaannya untuk SIPURI penanganan rehabilitasi yang dibantu pemerintah pusat, atau diambil alih.

Tetapi untuk sungai-sungai, atau kerusakan (bendungan irigasi) pengusulannya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kita telah membuat rencana rehabilitasi, dan rekonstruksi, atau R3P merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh BNPB, dan atau/pemerintah daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) untuk periode waktu tertentu.

“Semua yang berkaitan dengan ini telah dilakukan test uji materi pengusulannya di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana-Pusat Bencana (Pusdalops-PB), kemarin,” ungkap Rifda.

Jaringan Irigasi Tertutup Tanah Longsor dan Lumpur Sedimen

Dikatakan, bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Sumbar menimbulkan kerusakan unit dan jaringan irigasi yang cukup signifikan, antara lain adalah kerusakan infrastruktur serta yang paling dominan jaringan saluran air lebih banyak tertimbun tanah longsor, dan tertutupi lumpur sedimen banjir.

Sedangkan bendungan yang jebol diatasi dengan solusi secara darurat supaya lahan pertanian sawah penduduk dapat kembali dialiri air. Pada tanggap darurat pun air sudah masuk kembali di areal pertanian Gunung Nago, Guo (di Kota Padang), dan di Koto Padang (Kabupaten Dharmasraya), Koto Tuo, Gumarang, dan lainnya.

“Akibat bencana alam, secara keseluruhan sebanyak 656 irigasi terdampak memerlukan biaya perbaikan Rp 1,3 triliun, yang telah kita usulkan”, pungkasnya.

(Obral)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT