Percepatan Penanganan Infrastruktur dan Air Bersih Pascabencana
Dalam FGD yang secara khusus membahas percepatan penanganan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan air bersih pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Sumbar, Gubernur Mahyeldi menyampaikan persoalan infrastruktur dasar menjadi keluhan utama masyarakat di lapangan, mulai dari jalan dan jembatan yang rusak, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, hingga perumahan terdampak bencana seperti hunian sementara dan hunian tetap. Menurutnya, penanganan terhadap hal itu perlu dipercepat.
“Yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Mahyeldi.
Ia kemudian juga minta pengerukan sungai sebagai segera dilakukan, sebagai bagian dari pengendalian risiko bencana ke depan. Beberapa sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul, sehingga meningkatkan kerawanan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa ketersediaan dan distribusi air minum harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.
“Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, Gubernur meminta balai dan satuan kerja teknis untuk menyampaikan rencana serta jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih secara terbuka agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap percepatan perbaikan infrastruktur dan layanan air bersih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
Apresiasi Komitmen Percepatan Penyusunan R3P
Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi komitmen seluruh unsur Forkopimda, Bupati/Walikota, kementerian, dan lembaga terkait dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar.
“Saya mengapresiasi kehadiran seluruh pihak. Walaupun undangan kita sampaikan dalam waktu singkat, tapi semuanya bisa hadir, baik secara langsung maupun daring. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menegaskan bahwa kehadiran lengkap para pemangku kepentingan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penyusunan R3P mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Mahyeldi menambahkan, melalui forum tersebut pemerintah daerah dapat mengonsolidasikan data, kebutuhan, serta rencana penanganan pascabencana dengan kementerian dan lembaga teknis, sehingga penyusunan R3P dapat dipercepat dan menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan di lapangan.
Gubernur berharap komitmen dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam FGD tersebut dapat terus terjaga hingga tahap pelaksanaan, sehingga pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
(adpsb)
