Mjnews.id – DPRD Kota Bukittinggi mengadakan audiensi dengan pejuang R3 yang mengatasnamakan dirinya Forum Aliansi R3, terkait masalah pengangkatan PPPK Penuh Waktu. Audiensi berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRD, Selasa 3 Februari 2026.
Dalam pemaparannya, Forum Aliansi R3 yang berjumlah 17 orang, mempertanyakan tentang persyaratan menjadi PPPK Penuh Waktu, yakni bebas tato, bebas tindik dan tidak narkoba.
“Kami datang ke DPRD Bukittinggi untuk meminta keadilan terkait pengangkatan PPPK Penuh Waktu ini. Dimana, syarat diangkat menjadi PPPK adalah bebas tato, bebas tindik dan tidak atau bebas narkoba. Namun, kenapa kami tidak lolos atau dibatalkan jadi PPPK, sedangkan rekan-rekan kami ada yang lolos. Padahal, kami sama-sama ada bekas tato dan bekas tindik atau terkena persyaratan,” ujar Sukri dan Hendra dari perwakilan Aliansi R3.
Sukri dan Hendra menambahkan, sebanyak 17 orang pejuang R3 ini, meminta DPRD Bukittinggi menuntaskan persoalan ini serta memperjuangkan keadilan untuk mereka. Di samping itu, para pejuang R3 atau R4 ini sudah bekerja sampai puluhan tahun.
“Namun, saat pengangkatan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, ada semacam ketidakadilan yang kami rasakan. Sedangkan, kita sama-sama punya bekas tato dan bekas tindik. Kami dinyatakan tidak lulus untuk PPPK ini. Kami hanya ingin kembali bekerja. Untuk itu, kami mohon keadilan kepada para wakil rakyat di DPRD. Jika kami tidak bekerja, akan jadi beban psikologis buat kami,” ungkap Hendra.
Sementara itu, salah seorang istri pejuang R4 Fitriyana menyampaikan keluh kesahnya ke DPRD Bukittinggi. Menurut Fitri, suaminya bertugas di Damkar dan masuk kategori R4.
“Namun, suami saya tidak masuk PPPK Paruh Waktu dan disuruh menunggu. Bahkan, nama suami saya tidak ada di SK Walikota. Sekarang, suami tidak bekerja lagi pak. Kami pun pusing memikirkan kondisi ekonomi keluarga,” terang Fitri.
DPRD Berupaya Perjuangkan Nasib PPPK R3
Menanggapi aspirasi dan curahan hati yang disampaikan Forum Aliansi R3 dan satu orang pejuang R4 ini, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra menjelaskan DPRD akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan nasib R3 ini.
“Dari aspirasi bapak/ibu yang disampaikan, ada yang tidak bekerja lagi sedangkan masa kerja sudah puluhan tahun. Kita akan cari solusinya. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Bukittinggi. Kita akan mengadakan rapat dengan TAPD, termasuk membahas nasib R3 dan R4 ini. Kita akan bicarakan terkait aturan bertato, bertindik dan narkoba ini,” jelas Candra.
Audiensi DPRD Bukittinggi bersama Forum Aliansi R3 ini, juga dihadiri anggota DPRD Hj.Elfianis dan Neni Anita. Elfianis juga bertanya tentang sertifikat keahlian yang dimiliki pejuang R3 atau R4 dan sebagainya.
(Aii)
