Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman juga menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan daerah secara tepat sasaran.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
RKPD Payakumbuh 2027 harus realistis
Sementara itu Ketua DPDR, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, Jajaran Pemko Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang serta undangan lainnya.
(MC/Yud)
