Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda memaparkan capaian implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang menjadi bahan evaluasi tim monitoring KPK RI.
Ia menjelaskan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi menjadi tanggung jawab yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah yang harus kita jaga bersama. Apa yang menjadi tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar predikat ini dapat terus dipertahankan,” kata Rida.
Ia menjelaskan implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi disusun dalam enam aspek penilaian, yakni pencapaian pemerintah daerah, penguatan fungsi pengawasan, kepatuhan dan inovasi pelayanan publik, internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai antikorupsi, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mengandung nilai antikorupsi.
Rida menambahkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh mencapai skor 76,55 atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 73,32.
Capaian tersebut menjadi dasar penyusunan lima area rencana tindak lanjut yang akan difokuskan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, para Asisten, Staf Ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, Direktur RSUD Adnaan WD, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
Melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Payakumbuh.
(MC)
