Wapres mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menjaga kekompakan dalam mempercepat pemulihan Kabupaten Solok. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar seluruh proses penanganan dan pemulihan dapat berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Hal itu dinilai penting mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan berbagai material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang maupun material lainnya.
Langkah tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, dan komunitas pencinta alam. Pemprov Sumbar juga memperoleh dukungan BNPB berupa peralatan, termasuk chainsaw, untuk mendukung proses pembersihan di lapangan.
Kepala BNPB, Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana ini. Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi pencarian terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan, dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi. Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang masing-masing akan diberikan sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9) lalu telah menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Selain itu, terdapat satu orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak dan sebagian mengungsi secara mandiri ke rumah keluarganya masing-masing serta ke sejumlah lokasi pengungsian.
Bencana juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur, antara lain enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga. Total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai dan fasilitas pemerintahan, pendistribusian logistik, pelayanan warga yang terluka, serta koordinasi lintas pemerintahan.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan dan kendaraan dinas. Total kebutuhan anggaran untuk rencana pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.
(adpsb)
