Mjnews.id – Bupati Sijunjung, Dr. Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si. bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Barat menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penandatanganan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026), dan disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Komjen Pol. Setyo Budiyanto, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha serta perwakilan LKPP.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, rakor yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK itu menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penguatan pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan di tingkat provinsi, tetapi harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Pol. Setyo Budiyanto menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.
APIP, kata dia, perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi peringatan dini terhadap potensi penyimpangan di lingkungan pemerintahan.
Hal senada disampaikan Wamendagri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus. Ia menyebut keberadaan APIP sangat penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
