MJNEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berkaitan dengan optimalisasi implementasi aplikasi Elektronik Pengendalian dan Evaluasi (e-DALEV) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/11) tersebut diterima oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, mewakili Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan.
Konsultasi dihadiri Kepala Bapperida Kabupaten Jepara beserta jajaran, dengan melibatkan perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui mekanisme hybrid.
Pada pembahasan konsultasi, Rendy menekankan pentingnya pemanfaatan SIPD sebagai instrumen strategis pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi, berjalan secara terintegrasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun tingkat realisasi keuangan, tetapi juga harus dinilai berdasarkan capaian kinerja, hasil pembangunan, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Pembangunan daerah bukan sekadar tentang berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi sejauh mana program dan kegiatan pemerintah daerah mampu menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Rendy.
Melalui e-DALEV SIPD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penginputan data, memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kendala pencapaian target, serta menyusun langkah perbaikan kebijakan pembangunan secara lebih tepat.
Pada implementasinya, Bapperida memiliki peran strategis untuk mengoordinasikan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sedangkan seluruh perangkat daerah bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan akurasi data capaian kinerja program dan kegiatan sesuai kewenangannya.
Penguatan implementasi e-DALEV SIPD juga menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan paradigma tata kelola pembangunan daerah, dari pendekatan yang berorientasi pada penyerapan anggaran menuju pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact).
Melalui sistem pengendalian dan evaluasi yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu mengetahui tingkat keterlaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga dapat mengukur efektivitas berbagai intervensi pembangunan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Data hasil pengendalian dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi program yang telah mencapai target, program yang memerlukan percepatan, serta kebijakan yang perlu disempurnakan.
Konsultasi dan koordinasi teknis antara Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Bapperida Kabupaten Jepara diharapkan semakin memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD, khususnya pada aspek pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan SIPD sebagai instrumen integrasi data dan informasi pembangunan yang mendukung tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Data yang berkualitas melahirkan evaluasi yang tepat. Evaluasi yang tepat menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dan kebijakan yang baik harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rendy.
