PURWAKARTA, Mjnews.id – Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, digeruduk sejumlah massa, pada Minggu 5 Februari 2023 malam sekitar pukul 18.00 – 23.30 WIB.
Aksi sejumlah massa ini diduga merasa ketidakpuasan terhadap proses Rekruitmen Panitia Pengawas Pemilu Desa yang kurang transparan.
ADVERTISEMENT
“Pertama persoalan administrasi dan informasi tahapan yang tidak terbuka kepada publik. Kedua penempatan rekruitmen panwas desa. Ada upaya orang orang terdekat ketua panwas yang sengaja dijadikan panwas desa,” ujar Ketua Karang Taruna, Maman.
Maman menyampaikan, pengunjuk rasa ini merasa kecewa terhadap sikap Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Bojong karena tidak memberikan penjelasan.
“Iya, ini sebenarnya ada apa? kami datang ke sini ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Panwascam Bojong atas dua persoalan tadi. Tapi alih-alih mendapatkan klarifikasi, kami justru diabaikan,” ucap Maman.
“Aneh sekali tidak menunjukkan profesionalisme dan martabat sebagai panitia pengawas, kalau pengawasnya begini nanti pemilunya akan seperti apa coba?” sambung Maman.
Selain itu, menurut Muhamin, sebagai tokoh masyarakat Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam dinilai melanggar kode etik, ketika ditemui bendahara yang datang.
“Sebenarnya bendahara itu tupoksinya apa? Saya akan mempertanyakan ke camat, apa tupoksi bendahara, jangan sampai tumpang tindih ikut dalam kebijakan komisioner,” kata Muhamin.
Muhaimin menambahkan, terkait ini kemungkinan ada kedekatan dengan Ketua Bawaslu dan beberapa Komisioner Panwascam, inilah yang menjadi pertanyaan.
“Sepertinya ini balas budi komisioner Panwascam terhadap Ketua Bawaslu, hingga beberapa orang Panwas Desa terindikasi orderan Ketua Bawaslu,” pungkas Muhaimin.
(eki)
