Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Agam memulai tahun ini dengan melakukan rotasi pejabat eselon II, yang melibatkan 15 pejabat. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, di aula Kantor Bupati Agam pada Kamis (25/1/2024).
Berikut adalah beberapa perubahan jabatan yang terjadi dalam rotasi ini:
Asril menjadi Asisten III Setdakab Agam dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPMN.
Rahmad Lasmono dipercayakan sebagai Kepala Bappeda setelah sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo.
Rahmi Artati menjabat Kepala BKPSDM setelah sebelumnya mengepalai Dinas Sosial.
Bambang Warsito kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol, sebelumnya mengepalai BPBD.
Budi Perwira Negara menjadi Kepala BPBD dari jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
Endrimelson menjabat Kepala Bapenda setelah sebelumnya memimpin Bappeda.
Andrinaldi dipercayakan sebagai Kepala Dinas Perhubungan setelah sebelumnya menjabat Asisten III Setdakab Agam.
Yunilson kini menjadi Kepala Dinas Sosial dari jabatannya sebelumnya sebagai Kepala BKPSDM.
Dandi Pribadi menjabat sebagai Kepala Diskop dan UKM, sebelumnya mengepalai Satpol PP dan Damkar.
Syatria menjadi Kepala Diskominfo setelah sebelumnya mengepalai Disparpora.
Dedi Asmar kini mengepalai Disparpora dari jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Diskop dan UKM.
Afniwirman menjabat Kepala DLH dari jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Arief Restu menjadi Kepala Dinas Pertanian setelah sebelumnya mengepalai DLH.
Handria Asmi mengepalai DPMN dari jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Muhammad Arsyid kini mengepalai Satpol PP dan Damkar setelah sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati.
Bupati Andri Warman menyatakan bahwa rotasi tersebut dilakukan bukan dengan maksud lain, melainkan sebagai upaya penyegaran dan peningkatan pengalaman bagi para pejabat eselon II. Ia menekankan bahwa rotasi ini tidak merugikan para pejabat, karena hanya melibatkan perpindahan ke jabatan eselon II lainnya tanpa ada penurunan jabatan.
Warman menyatakan bahwa rotasi adalah hal yang biasa dilakukan untuk mencegah kejenuhan dan meningkatkan fokus dalam pelaksanaan program di daerah. Ia menegaskan bahwa penyegaran perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan kinerja pemerintah daerah tetap optimal.
