Yoshua juga menyampaikan aspirasi anggaran untuk lembaganya yang masih terbilang kecil. Dengan jangkauan wilayah yang cukup besar, tahun ini KPID Jatim mendapat alokasi anggaran hanya Rp1 miliar dari anggaran yang kami ajukan sebesar Rp5 miliar.
“Untuk tahun 2023 kami mendapat anggaran Rp1,5 dari Rp6 miliar anggaran yang kami ajukan. Tapi itu belum pasti, baru alokasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Plt Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono, terus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana keinginan Gubernur Jatim yang berharap seluruh kinerja diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat.
“Kami tak mendapat alokasi dana dari kementerian. Tetapi kami bersama KPID terus melakukan sosialisasi dan pemantauan mengenai peralihan siaran dari analog ke digital ini,” terang Hudiyono.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperhatikan dengan baik keluhan yang disampaikan oleh KPID Jatim. Sebab, monitoring merupakan hal penting untuk memastikan siaran televisi berkualitas kepada masyarakat.
“Masyarakat harus mendapatkan haknya atas siaran yang berkualitas. Tentu perangkat monitoring menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Saya minta hal ini diperhatikan dengan baik,” ujar LaNyalla.
Peralihan siaran ini juga diharapkan LaNyalla dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai pemirsa.
“Tentu segala perangkat harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai masyarakat sebagai penikmat siaran mengalami kerugian akibat kebijakan peralihan siaran ini,” kata LaNyalla.
