KemendagriBerita

Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP

21
×

Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP

Sebarkan artikel ini
IMG 20261116 WA0027
Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan. (Dok. Bina Bangda/ Kemendagri)

MJNEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar Lokakarya Penyiapan Tugas Pembantuan (TP) Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Senin (16/11).

Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu (18/11) ini bertujuan memastikan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba siap melaksanakan kegiatan persampahan melalui skema TP.

ADVERTISEMENT

Kegiatan diawali laporan Ketua Panitia, Analis Kebijakan Ahli Muda, Yoppy Herlyan Juniaga. Ia menyampaikan bahwa LSDP merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dengan World Bank untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan di kabupaten/kota.

“Peningkatan itu dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” jelas Yoppy.

Lebih lanjut, Yoppy menjelaskan bahwa skema TP memiliki karakteristik berbeda dari skema hibah berbasis kinerja (Performance-Based Grant), terutama dalam hal penganggaran melalui DIPA kementerian, pengelolaan barang milik negara, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengaturan kelembagaan pelaksana di daerah.

“Diperlukan penyiapan yang matang dan pendampingan terarah,” ujarnya. Lokakarya ini dirancang melalui sesi pleno, pemaparan kebijakan, diskusi interaktif, desk asistensi, verifikasi dokumen, hingga perumusan kesepakatan bersama pusat dan daerah.

Selanjutnya, lokakarya dibuka secara resmi oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan.

Pada sambutannya, ia menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah memenuhi seluruh persyaratan pelaksanaan TP, mulai dari kelembagaan, dokumen administrasi, hingga kepastian lahan dan komitmen pendanaan.

Iwan menjelaskan, seluruh kegiatan TP harus melalui rantai perencanaan formal, yakni Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Keputusan Menteri yang menetapkan lokasi penerima, besaran alokasi, serta petunjuk teknis pelaksanaan.

“Tanpa DIPA, tidak ada realisasi keuangan. Selain itu, pelaksanaan TP menuntut pelaporan berlapis, meliputi laporan keuangan melalui SAIBA, laporan aset melalui SIMAK-BMN, serta laporan teknis dan pengadaan melalui SMART, e-Monev, dan RUP/SIRUP,” jelas Iwan.

Iwan menambahkan dokumen pendukung seperti SK Kuasa Pengguna Anggaran, SK PPK dan Bendahara, PBG, NJOP, serta foto progres berikut koordinat GPS perlu disiapkan sejak awal.

Iwan juga menyampaikan hasil kunjungan lapangan di dua daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di Kabupaten Lebak, sampah yang terkelola baru 17,82 persen, dengan hambatan utama jarak menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terlalu jauh.

Sementara itu, di Kabupaten Toba, sampah yang terkelola mencapai 31,06 persen serta sistem operasional TPA masih berupa open dumping.

Kedua daerah juga masih perlu menuntaskan struktur organisasi pengelola, pemisahan fungsi regulator dan operator, standar operasional prosedur pengelolaan sampah, penyesuaian perda retribusi dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, serta penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) periode 2026–2030.

Pada 2027, LSDP menargetkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, antara lain pembangunan 116 unit TPS3R baru, peningkatan 182 unit TPS3R, pembangunan 41 unit TPST, serta pengurangan sampah ke TPA sebesar 47 persen.

Program ini juga mendorong terbentuknya operator pengelola sampah, kerja sama dengan pihak penyerap produk olahan (offtaker), dan peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pengelolaan sampah.

Berkaitan tahapan ke depan, penerbitan Surat Permintaan Penawaran Hibah (SPPH) dijadwalkan pada 22 November 2026, disusul penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 4 Desember 2026. Adapun batas kepastian lahan TPST ditetapkan pada Maret 2027, sedangkan prasyarat Feasibility Study dan Detailed Engineering Design pada Juni 2027.

Selama tiga hari, peserta akan membahas komitmen daerah dalam pemenuhan readiness criteria, mekanisme pengalokasian TP dalam DIPA, peran National Steering Committee, hingga pemilihan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai karakteristik daerah.

Pada hari kedua, FGD dan desk asistensi akan dilakukan secara khusus bagi masing-masing daerah, ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rapat berkaitan dengan alokasi anggaran dan strategi input antara CPMU dan PIU.

Lokakarya ini diikuti jajaran CPMU dan PIU LSDP, narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Universitas Indonesia, perwakilan World Bank, serta unsur Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba.

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT