Kemendagri

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Diminta Lakukan Transformasi Organisasi, Ini Tujuannya

198
×

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Diminta Lakukan Transformasi Organisasi, Ini Tujuannya

Sebarkan artikel ini
Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023
Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 di The Sakala Resort Bali, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (7/12/2023). (f/puspen)

Mjnews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dorong Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan agar melakukan transformasi organisasi demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Hal ini sebagai upaya mengoptimalkan perbaikan di sektor pelayanan publik.

“Itu tugas utama kita,” katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 di The Sakala Resort Bali, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (7/12/2023).

Untuk mewujudkan hal itu, Suhajar menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia (SDM), organisasi, hingga tata laksana.

“Dari sisi pemerintahan daerah, saya akan melihat dua hal, yang pertama adalah organisasi yang melaksanakan di daerah, yang kedua adalah tata laksananya, kawan-kawan di daerah, berarti organisasi ini menyangkut juga SDM-nya,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 5 negara yang meliputi Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand diketahui mengalami kemajuan signifikan. Hal ini dipicu oleh optimalnya pelayanan publik di negara tersebut. Dirinya pun berharap para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah agar dapat mencontoh hal tersebut.

“Penelitian di 5 negara ini menyimpulkan bahwa sesungguhnya 5 negara ini lebih maju daripada negara lain karena dia mampu mentransformasi pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif. Nah, artinya Singapura maju karena pemerintahannya mentransformasi menjadi pelayanan, organisasi pelayanan, Korsel juga begitu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah untuk dapat memberikan perlindungan kepada nelayan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, termasuk para nelayan di dalamnya.

Di samping itu, dirinya juga mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah untuk ikut memajukan kehidupan para nelayan. Caranya dengan membangun inovasi yang memudahkan nelayan dalam memasarkan hasil produksinya.

“Siapa yang membuat nelayan lebih mudah, memasarkan produknya lebih mudah? Ya kitalah, dinas kelautan dan perikanan dengan inovasi-inovasinya,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Suhajar, diketahui beberapa daerah di Indonesia telah melakukan langkah nyata dalam membantu para nelayan. Misalnya, Pemerintah Kutai Kartanegara meluncurkan inovasi Komunitas Peduli Perikanan Berdaya Saing Hulu-Hilir (Koper Basah). Contoh lainnya yaitu Pemerintah Kalimantan Tengah membangun layanan GeoPortal-Laut Berkah, serta Jawa Barat berkolaborasi dengan eFishery membangun kampung perikanan digital.

“Artinya selain swasta, pemerintah pusat mengembangkan pelayanan-pelayanan lebih mudah kepada nelayan, daerah pun sudah banyak berbuat. Kami dari pusat mengucapkan terima kasih atas upaya rekan-rekan di daerah. Semoga ini memberikan kemajuan untuk perikanan,” pungkasnya.

(rel)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600