 |
| Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad bersilaturahmi sekaligus beraudiensi dengan jajaran Dewan Pers di Shangrila Restaurant, Tanjungpinang. (f/diskominfo) |
KEPRI, Mjnews.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad bersilaturahmi sekaligus beraudiensi dengan jajaran Dewan Pers di Restoran Shangrila, Tanjungpinang, Jum’at (30/9/2022) malam. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Ansar Bersama Kepala Dinas Kominfo Hasan dan Tim Percepatan Pembangunan Suyono Saeran.
Sedangkan Rombongan Dewan Pers berkunjung ke Kepri yang dipimpin Wakil Ketua M. Agung Dharmajaya, Ditemani Ketua Komisi Pengaduan Yadi Hendriana, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Totok Suryanto, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Ninik Rahayu, Ketua Komisi Pendidikan Tri Agung Kristanto serta anggota sekretariat dan tenaga ahli.
Usai pertemuan, Gubernur Ansar menyampaikan ia bersama Dewan Pers sosialisasi mengenai Kebebasan Pers (IKP) tahun ini yang meninggalkan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi.
“Kemerdekaan pers yang dilihat dari persepsi gender sebagai indikator serta perhatian terhadap penyandang disabilitas, anak, dan perempuan telah kita upayakan dan sedang berjalan” ujar Gubernur.
Gubernur Ansar pun berharap dan yakin, capaian IKP Kepri di tahun 2023 akan lebih baik dari tahun ini.
“Dari hasil diskusi, catatan yang akan kita evaluasi bahan evaluasi. Masih ada waktu untuk mengarisir masalah-masalah serta meningkatkan indikator-indikator penilaian yang ada” ujarnya.
Memang untuk hasil IKP tahun 2022, Kepri berada di peringkat 12 dari 34 Provinsi di Indonesia setelah sebelumnya sempat menduduki peringkat pertama pada tahun 2021.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya berperan penting sebagai Informan Ahli sebagai yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan daerah.
“Harapannya ini menjadi penting karena pada Januari akan sudah mulai lagi penilaiannya sampai dengan bulan Juli. Harapannya di tahun 2023 IKP di Kepri menjadi lebih baik” ucap Agung.
Agung pun mengingatkan penilaian IKP adalah keterwakilan. Ia memaparkan ada 12 orang ahli yang kualitasnya akan menentukan hasil IKP.
“Kualitasnya menjadi penting ketika informan ahlinya tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi di sini maka informasi yang diberikan terbalik. Namun kami tidak ikut campur dalam hal pemilihan informan. Teman-teman disini yang mendukung pemerintahan pemerintahan, unsur wartawan, media, organisasi, ASN , dan menjadi penting” tulisnya.
Terkait turunnya peringkat Kepri dalam IKP 2022, Agung menjelaskan indikatornya ada 3 kategori, yakni fisik, hukum, dan sosial ekonomi. Ia kembali dimana bahwa ini merupakan indeks persepsi, jadi ada kuesioner yang disampaikan, yang menjawab adalah informan ahli.
“Hasil Itulah yang diolah sehingga ketika hasil dari daerah kemudian disandingkan dengan hasil nasional, ketemulah angka pembaginya” katanya lagi.
Ia pun berharap orang yang akan menjadi informan ahli adalah orang yang tahu betul apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Tidak katanya, tidak rasanya, tidak sepertinya.
“Seseorang dapat menjadi informan ahli maksimal hanya 2 kali. Biasanya dewan pers akan melihat dulu siapa orangnya namun bukan dalam artian ikut campur dalam pemilihannya. Hal ini membuat informan ahli adalah benar-benar orang yang tahu, mengerti dan mengerti sehingga menambahkan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan” tutup Agung.
(ron/isb)
