Tindakan Tegas dan Pengawasan Berlapis
Gus Ipul memastikan temuan ini akan menjadi titik tolak evaluasi mendalam untuk skema penyaluran bansos berikutnya.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk mengamankan amanat presiden dalam menjamin efektivitas bansos,” imbuhnya.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memberikan apresiasi atas gebrakan ini.
Ia menggarisbawahi urgensi pembentukan kebijakan yang jelas sanksi pembinaan untuk pelanggar individu, namun investigasi komprehensif jika terindikasi ada jaringan bandar.
Trubus juga menekankan peran krusial pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengawal penyaluran bansos agar tak disalahgunakan.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul berkomitmen untuk memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi penyalahgunaan bansos.
“Masyarakat bisa melaporkan melalui kanal formal, mulai dari perangkat desa hingga Bupati, atau melalui aplikasi dan layanan call center kami,” jelasnya.
Gus Ipul juga sepakat bahwa pendamping PKH turut memikul tanggung jawab. Jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terjerat judi online, identitas pendampingnya akan terkuak dan menjadi bahan evaluasi kontrak kerja mereka.
Tak hanya itu, Gus Ipul juga menginformasikan adanya laporan dari PPATK terkait rekening bansos dengan saldo mencurigakan, melampaui Rp1-2 juta.
“Ini juga perlu diselidiki lebih lanjut, karena umumnya dana bansos langsung digunakan,” paparnya, mengisyaratkan bahwa pembinaan dan evaluasi ketat akan diterapkan pada kasus serupa.
Sebagai langkah awal yang mendesak, Kemensos akan segera melakukan penelusuran langsung di lapangan (groundchecking) dan menjadikan temuan ini sebagai dasar evaluasi krusial untuk penyaluran bansos di triwulan III.
(*/eki)
