Pepatah lain mengingatkan, “Alang taserak, alur tak tasusun, jalan nan ka dituju indak juo sampai.” Bila arah kebijakan tidak jelas, maka perjalanan pemerintahan akan tersendat, bahkan bisa tersesat. Bukankah Kominfo hari ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kompas?
Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya citra Kominfo yang tercoreng, tetapi juga kredibilitas pemerintah daerah secara keseluruhan. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang menjadi “wajah komunikasi pemerintah” justru gagal berkomunikasi dengan adil, jujur, dan transparan kepada publik?
Kominfo Dharmasraya harus segera melakukan koreksi. Pertama, menetapkan kriteria yang jelas, terbuka, dan akuntabel dalam kerjasama dengan media. Kedua, menunaikan kewajiban moral dan politik untuk menyalurkan anggaran Rp200 juta yang dititipkan DPRD sesuai dengan amanat awal. Ketiga, membuka ruang dialog yang setara dengan insan pers, bukan sekadar menjadikan mereka sebagai “mitra bayaran” tanpa penghargaan terhadap profesinya.
Tanpa langkah korektif ini, Kominfo hanya akan dipandang sebagai lembaga yang kehilangan arah, menjadi instrumen kepentingan segelintir pihak, dan melukai semangat demokrasi lokal. Dharmasraya tentu tidak layak dikelola dengan cara yang sempit seperti itu.
Kalau pepatah Minang berkata, “kok ndak pandai manyauah aia, indak usah ba-karang di tangah batang aia.” Jika tak mampu mengelola amanah dengan adil, lebih baik jangan memegang kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Penulis, Wartawan Muda
(*)
