Mjnews.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, di ruang kerjanya, Senin 7 Januari 2025.
Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pengelolaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan optimal.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam pengelolaan anggaran, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Syukriah HG menekankan pentingnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih efisien, terutama DAK fisik, yang seharusnya dimulai sejak awal tahun agar pencairan anggaran pembangunan dapat berjalan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan ekonomi.
Menurut Syukriah, pengawasan yang ketat terhadap aliran dana serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD akan memastikan anggaran digunakan dengan tepat dan efektif.
Salah satu contoh yang disoroti adalah potensi produk ekspor Sumatera Barat, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan, yang belum dikelola dengan maksimal.
Syukriah berharap ke depannya, pelabuhan Teluk Bayur dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekspor langsung dari Sumatera Barat, serta membuka peluang untuk memasok bahan pangan dan hasil perkebunan ke Benua Afrika.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menekankan bahwa kolaborasi antara semua pihak sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
Ia menegaskan perlunya pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing stakeholder, serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait lainnya.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta berdampak positif bagi pembangunan Sumatera Barat.
(hpr)
