Pada Rapat Kerja tersebut, Edwin Pratama Putra, S.H., Senator dari Provinsi Riau menyinggung persoalan postur dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat ini atas dasar temuan dan diskusi dengan masyarakat di daerah. Secara angka TKD TA 2024 memang besar, tapi belum memperhatikan aspek pemerataan, TKD banyak memuat mandatory spending sehingga Daerah tidak leluasa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Daerah, Oleh sebab itu, kami meminta Pemerintah untuk menaikkan TKD dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat di Daerah,” ucap Edwin Pratama Putra, S.H.
Pada Rapat Kerja itu juga Edwin menyampaikan aspirasi Masyarakat terkait DBH Perkebunan Kelapa Sawit. “Kami berharap menjadi perhatian Bappenas, agar DBH Perkebunan Kelapa Sawit konkrit untuk daerah, karena 21 Provinsi penghasil Kelapa Sawit berharap banyak atas DBH ini,” tegas Senator asal Provinsi Riau tersebut.
Menyikapi kasus investasi di Kepulauan Rempang dan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Edwin menyampaikan agar rencana pembangunan yang mengundang investor asing, jangan sampai mengusir masyarakat dari tanahnya.
“Hal ini terkait kasus di Rempang dan Galang, kami berharap pembangunan tidak menggusur masyarakat. Kami masyarakat Melayu menyampaikan aspirasi agar pemerintah menggunakan cara-cara yang humanis dalam menanamkan investasi di daerah,” jelas Edwin Pratama Putra, S.H.
Hal itu juga didukung oleh Ikbal Hi Djabid, SE., Senator Maluku Utara yang menyampaikan bahwa seharusnya pembangunan mengedepankan kepentingan masyarakat di daerah.
“Saya mempertegas bahwa Pemerintah perlu memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat di daerah-daerah yang akan dikelola baik tambang maupun hal lain, kasus-kasus sengketa antara masyarakat dan pengusaha atau pemerintah tidak hanya terjadi di Rempang dan Galang, tetapi banyak daerah yang mengalami hal serupa termasuk di Maluku Utara,” ucap Ikbal Hi Djabid, Senator Maluku Utara.
Senator Nusa Tenggara Barat (NTB), Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum, menyampaikan rasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan lebih baik. Namun di balik itu Sukisman menyoroti ketimpangan pada APBN.
“Kami mencermati pada postur APBN tahun 2024 ini memperlihatkan ketimpangan yang sangat luar biasa, dari anggaran yang ada hanya 25% yang dikembalikan ke daerah, sementara di pusat anggarannya sangat besar. Seharusnya jika kita ingin Indonesia maju, maka daerah ini yang dimajukan. Kami berharap TKD ini bisa ditingkatkan anggarannya di APBN,” ucap Sukisman.
Evi Zainal Abidin, Senator Provinsi Jawa Timur mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan penganggaran tahun 2024 dengan beberapa tema dan prioritas nasional serta sasaran RKP yang telah dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi evaluasi dan masukan dari anggota DPD RI tersebut.
“Saat Pemerintah bicara tentang 7 prioritas nasional yang sangat detail, terutama prioritas nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, seharusnya pemerintah juga memperkuat ekonomi kerakyatan,” ucap Evi Zainal Abidin.
H. Sukiryanto, S.Ag., Senator Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa saat ini hutang Indonesia sudah sangat banyak, “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 nanti apakah persoalan hutang ini tidak akan menghambat visi menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Sukiryanto.
Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si., mengapresiasi kerja-kerja Bappenas yang sudah menyajikan data-data terkait RPJPN 2025-2045 dan proses RPJMN 2025-2029.
“Jika kita melihat angka-angka statistik sulit untuk menekan angka kemiskinan sesuai yang ditargetkan. Jawabannya, adalah bagaimana strategi menghadapi daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi,” jelas Amirul Tamim.
Amirul berharap ada satu rangkaian skenario yang utuh bagi daerah-daerah yang potensial, tapi masih terkendala dalam pembangunan. Menurutnya perlu adanya strategi nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan secara utuh.
(dpd)
