Mjnews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan bahwa kesuksesan pemilu sangat ditentukan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Apalagi pesta demokrasi lima tahunan kali ini yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang berlangsung secara serentak yaitu pemilihan umum yaitu pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) mulai dari DPRD Kabupten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD RI,” ujar Politisi PAN ini.
Hal ini disampaikannya di hadapan seratus peserta yang terdiri dari Wali Nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan bundo kanduang yang berasal dari Kabupaten Pasaman dalam acara sosialisasi pendidikan pemilih pemilu 2024 yang terselenggara atas kerja sama komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diadakan di Hotel Emir Pasaman, Sumatera Barat, Selasa (10/10/2023).
Legislator dapil Sumatera Barat itu mengatakan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kepemiluan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu.
Selain itu, masyarakat juga harus tahu siapa saja calon yang berkontestasi baik dalam pilpres maupun pileg. Selanjutnya amati dengan cermat rekam jejak calon dan apa track recordnya. Serta jangan mau pula diimingi-imingi sejumlah uang (money politic) untuk memilih seseorang. “Pilihlah berdasarkan hati nurani tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu,” harap Pak GG ini.
Oleh karena itu, diharapkan masyarakat yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendatang, agar tidak mencoblos caleg yang melakukan politik uang. “Tolak uangnya dan jangan pilih orangnya,” pesannya.
Karena kita berharap yang terpilih itu adalah orang bebas dari politik uang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai harapan dan keinginan masyarakat. “Sehingga pelaksanaan pemilu 2024 berjalan sukses dengan asaz luber dan jurdil. Sementara masyarakat menjadi pemilih yang berdaulat dalam menentukan pilihannya,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
(***)
