Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo senada dengan Japto. Dikatakannya, FKPPI salah satu elemen yang menolak dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Bahkan, Pontjo mengaku organisasinya sempat menemui Amien Rais yang menjabat Ketua MPR RI saat itu.
“Kami protes saat itu. Kami menolak UUD 1945 diamandemen. Itu sikap FKPPI saat itu. Dari dulu kita tidak sepakat dengan amandemen,” beber Pontjo.
Pontjo paham bahwa yang menginginkan perubahan amandemen konstitusi adalah pihak asing. “Tapi saya bersyukur bahwa yang menginginkan perubahan dan kembali kepada UUD 1945 naskah asli semakin membesar. Saat ini, Pontjo menilai ada tiga pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam kerangka hal tersebut yakni, menggalang opini publik, counter forces dan pendekatan kepada partai politik.
“Kita sepakat kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Nanti yang kurang kita perbaiki dengan teknik adendum. Tapi yang pasti, jangan biarkan Ketua DPD RI sendirian,” kata Pontjo yang mendukung penuh langkah LaNyalla.
Pontjo berpesan agar jangan ada satu elemen masyarakat pun yang ditinggalkan dalam rangka gagasan mengembalikan UUD 1945 naskah asli.
“Semua harus digalang. Demokrasi kita saat ini ruang lingkupnya kecil, karena hanya diurus partai politik. Saya yakin hal itu tak bisa menjawab tantangan dan problematika rakyat. Maka, partisipasi rakyat harus digalang dalam gerakan ini,” tuturnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat PPM, Bertho Izaak Doko, juga memiliki pandangan yang sama dengan Japto dan Pontjo. Menurutnya, gagasan kembali kepada UUD 1945 tidak serta merta datang begitu saja, melainkan melalui kajian mendalam.
“Ada dasarnya, ada basisnya. Apa itu, yakni hasil kajian yang kami lakukan dan hal itu juga dilakukan oleh orangtua kami di LVRI. Semangatnya sama yakni mengembalikan UUD 1945 naskah asli,” papar Bertho.
Sementara Ketua UI Watch, Taufik Bahaudin, menjelaskan sebelum jauh melangkah, maka perlu kiranya kita mencari sumber masalah sesungguhnya. Sebab, kata dia, reformasi yang ditandai dengan diterapkannya sistem demokrasi ala Barat, bangsa ini semakin tak jelas arahnya.
“Menyebabkan ketidakteraturan dalam berbangsa dan bernegara. Penerapan demokrasi ini suatu pemaksaan, karena bukan berasal dari Bumi Nusantara. Demokrasi itu dari Yunani dan tidak sejalan dengan musyawarah mufakat sesuai Sila Keempat Pancasila,” papar dia.
