MJNEWS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan dalam sistem pendidikan di Ibu Kota. Ia menilai madrasah hingga kini masih diperlakukan tidak setara dibandingkan sekolah umum.
Dalam pernyataannya, Khoirudin menyebut kondisi madrasah memprihatinkan dan cenderung terpinggirkan dari perhatian kebijakan pendidikan daerah.
“Madrasah kita seperti anak tiri. Muridnya sedikit, banyak yang tidak mampu bayar, dan gaji gurunya sering kali tidak menentu,” ujarnya saat open house di Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026).
Berita terkait: Ketua DPRD DKI Khoirudin Soroti Kesejahteraan Guru Agama dan Madrasah, Ungkap Hasil Pertemuan dengan Gubernur
Ia menggambarkan realitas di lapangan menunjukkan madrasah bertahan dalam kondisi serba terbatas, baik dari sisi pembiayaan, fasilitas, maupun kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurut Khoirudin, situasi tersebut mencerminkan belum hadirnya keadilan dalam distribusi anggaran dan layanan pendidikan, khususnya bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.
“Semua warga Jakarta bayar pajak. Seharusnya layanan pendidikan tidak membeda-bedakan antara negeri, swasta, maupun madrasah,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus memperkuat dorongan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan serius terhadap kebijakan pendidikan, terutama dalam menjamin kesejahteraan guru dan keberlangsungan madrasah di tengah ketimpangan yang masih terjadi.
