Mjnews.id – Penantian panjang masyarakat Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, akhirnya berakhir. Setelah lebih dari 15 tahun menunggu, Jalan Poros Nagari Koto Gadang mulai diaspal pada Senin (6/7/2026), di era kepemimpinan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani.
Perbaikan jalan tersebut terwujud melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Nagari Koto Gadang, dan enam perusahaan yang menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Prosesi dimulainya pengaspalan dilakukan secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dharmasraya, Yefrinaldi, mewakili Bupati. Sejumlah pejabat daerah, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan turut hadir menyaksikan dimulainya pekerjaan.
Puluhan warga memadati lokasi dengan wajah penuh haru dan bahagia. Bagi mereka, pengaspalan jalan yang terakhir kali dilakukan pada 1996 ini menjadi jawaban atas perjuangan panjang memperbaiki akses utama yang selama bertahun-tahun rusak dan menghambat aktivitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Wali Nagari Koto Gadang, Mesra Weni, mengapresiasi komitmen Bupati Annisa yang dinilai berhasil membangun sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, kepedulian perusahaan melalui program CSR menjadi bukti bahwa pembangunan dapat diwujudkan lewat kolaborasi.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Yefrinaldi, disebutkan bahwa pembangunan Jalan Poros Koto Gadang merupakan salah satu dari lima proyek perbaikan jalan melalui skema CSR di Kabupaten Dharmasraya. Langkah ini menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah, tanpa mengurangi komitmen pemerintah menghadirkan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Humas PT Incasi Raya, Monofri, menjelaskan, enam perusahaan berkomitmen membangun jalan sepanjang 6 kilometer secara bertahap. Pada tahap pertama akan diselesaikan sepanjang 3 kilometer, sementara sisanya akan dilanjutkan sesuai kemampuan pendanaan perusahaan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
(sutan)
