Mjnews.id – Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai upaya mempertahankan predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi).
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta dan menjadi bagian dari program KPK RI untuk mengevaluasi implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi pada daerah percontohan sekaligus memperkuat sinergi dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Zulmaeta menyampaikan kehadiran tim monitoring KPK menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan.
Menurutnya, predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang diterima Payakumbuh dari KPK RI pada 9 Desember 2024 bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Pemko Payakumbuh bertekad memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh,” kata Zulmaeta.
Ia mengatakan penguatan integritas harus diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Menurutnya, sistem yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain memperkuat pengawasan internal, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan.
Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah terus mengoptimalkan fungsi audit, pemeriksaan khusus, investigasi, hingga probity audit terhadap berbagai program strategis.
Pemerintah Kota Payakumbuh juga memperkuat partisipasi masyarakat melalui Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), SP4N-LAPOR! serta berbagai kanal pengaduan pada seluruh perangkat daerah.
“Sebagai Kota Ber-Aksi, mari kita jadikan monitoring ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas, menutup setiap celah penyimpangan, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
