BeritaKabupaten Sijunjung

Pemkab Sijunjung bersama KPK Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi

8
Rakorwas Pemkab Sijunjung bersama KPK RI secara daring
Rakorwas Pemkab Sijunjung bersama KPK RI secara daring di Operation Room Kantor Bupati. (f/ist)

Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Sijunjung memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring di Operation Room Kantor Bupati Sijunjung, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

ADVERTISEMENT

Rakorwas ini juga menjadi bagian dari upaya KPK melakukan analisis dan evaluasi (ANEv) terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Purchasing secara elektronik.

Hadir kesempatan itu, Bupati Sijunjung, Dr. Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si., Wakil Bupati H. Iraddatillah, S.Pt., M.M., Sekretaris Daerah Jaheri, S.Sos., M.Si., staf Ahli, para Asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Bagian lingkup Setdakab dan camat se-Kabupaten Sijunjung.

Dalam sambutannya, Bupati Benny menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas kesempatan dan pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Menurutnya, penguatan pengawasan tersebut sangat penting, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta pembangunan.

“Dengan kondisi APBD yang sangat terbatas, kami berharap Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat lebih optimal melaksanakan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Benny.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah langkah penghematan, khususnya perjalanan dinas, telah dilakukan sejak periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Benny mengakui keterbatasan anggaran berdampak pada ruang gerak sejumlah OPD dalam melaksanakan program pembangunan. Meski demikian, ia mengapresiasi jajaran perangkat daerah yang tetap berupaya menghadirkan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“Komitmen kami tetap sama. Ada atau tidaknya anggaran, jajaran OPD harus terus berupaya mencari inovasi baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tegasnya.

Exit mobile version