Panglima Besar Jenderal Soedirman yang sakit paru-paru datang ke istana, menanyakan kesediaan Presiden untuk keluar kota melakukan perlawanan seterusnya.
Presiden malah “menasehati” Jenderal Soedirman sang Panglima Besar untuk tinggal berobat. Panglima Besar menolak. Walau sakit parah, sebagai Panglima Besar Tentara, beliau harus keluar kota bersama pasukannya untuk melanjutkan pembelaan terhadap RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Walau dalam situasi yang kritis, Presiden dan Wakil Presiden sempat mengadakan Rapat Kabinet dengan keputusan, menunjuk Syafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat, kalau usaha itu gagal, maka Dr. Soedarsono di India ditugaskan untuk membentuk pemerintahan di “pengasingan”.
“Walau telegram kepada Syafruddin Prawiranegara selanjutnya disebut Ketua PDRI namun dengan dukungan para pemimpin di Sumatera Barat, Syafruddin berhasil membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan susunan kabinet yang dipimpinnya sebagai Ketua,” jelas Dr. Anhar Gonggong.
Sementara pemateri Prof. Dr. Phil Gusti Asnan menjelaskan, Bukittinggi berperan penting pada saat-saat pertama kelahiran PDRI. Bukittinggi ada panggung tempat pembentukan PDRI. Bukittinggi adalah kota hancur dan luluh lantak di awal berdirinya PDRI. Bisa dikatakan Bukittinggi adalah satu-satunya kota di Sumatra Barat atau di Sumatra yang menjadi sasaran utama serangan Belanda pada masa Agresi Militernya yang ke-2 dan serangan itu dilakukan dengan sengaja serta terencana.
“Dengan mengutip ‘tagline’ Semen Padang, bisa dikatakan bahwa Bukittinggi telah menderita, hancur dan binasa, sebelum kota-kota dan daerah-daerah lain di Sumatra Barat atau Sumatra diserang dan diduduki Belanda pada masa Agresi Militernya yang ke-2,” jelas Prof. Dr. Phil Gusti Asnan.
(Aii)
